Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)

Agresi Belanda terhadap Ibukota Republik Indonesia, diawali dengan pemboman atas lapangan terbang Maguwo, di pagi hari. Pukul 05.45 lapangan terbang Maguwo dihujani bom dan tembakan mitraliur oleh 5 pesawat Mustang dan 9 pesawat Kittyhawk. Pertahanan TNI di Maguwo hanya terdiri dari 150 orang pasukan pertahanan pangkalan udara dengan persenjataan yang sangat minim, yaitu beberapa senapan dan satu senapan anti pesawat 12,7. Pertempuran merebut Maguwo hanya berlangsung sekitar 25 menit. Pukul 7.10 bandara Maguwo telah jatuh ke tangan pasukan Kapten Eekhout.
Serangan terhadap Yogyakarta juga dimulai dengan pemboman serta menerjunkan pasukan payung di kota Yogyakarta. Di daerah-daerah lain di Jawa antara lain di Jawa Timur, dilaporkan bahwa penyerangan bahkan telah dilakukan sejak tanggal 18 Desember malam hari.
Segera setelah mendengar berita bahwa tentara Belanda telah memulai serangannya, Panglima Besar Soedirman mengeluarkan perintah kilat yang dibacakan di radio tanggal 19 Desember 1948 pukul 08.00:
PERINTAH KILAT
No. I/P.B./D/1948
Kita telah diserang.
Pada tanggal 19 Desember 1948 Angkatan Perang Belanda menyerang kota Yogyakarta dan lapangan terbang Maguwo.
Pemerintah Belanda telah membatalkan persetujuan Gencatan Senjata.
Semua Angkatan Perang menjalankan rencana yang telah ditetapkan untuk menghadapi serangan Belanda.
Dikeluarkan di tempat
Tanggal - 19 Desember 1948
Jam – 08.00
Panglima Besar Angkatan Perang
Republik Indonesia
Letnan Jenderal Sudirman
Setelah itu, Jenderal Soedirman berangkat ke Istana Presiden, didampingi oleh Kolonel Simatupang, Komodor Suriadarma serta dr. Suwondo, dokter pribadinya. Kabinet mengadakan sidang dari pagi sampai siang hari. Karena merasa tidak diundang, Jenderal Sudirman dan para perwira TNI lainnya menunggu di luar ruang sidang. Setelah mempertimbangkan segala kemungkinan yang dapat terjadi, akhirnya Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak meninggalkan Ibukota. Mengenai hal-hal yang dibahas serta keputusan yang diambil adalam sidang kabinet tanggal 19 Desember 1948, Hatta menulis dalam buku Memoir sebagai berikut:
Apakah Presiden dan Wakil Presiden akan pergi ke luar kota dan melaksanakan perang gerilya? Pada waktu itu sudah diketahui, bahwa Panglima Besar Soedirman memutuskan akan melakukan perang gerilya. Ia datang ke kepresidenan jam 7 pagi untuk pamitan dengan presiden. Berhubung dengan keadaannya masih sakit, Presiden berusaha membujuk dia, supaya tinggal dalam kota, tetapi Soedirman menolak.
Simatupang mengatakan sebaiknya Presiden dan Wakil Presiden ikut bergerilya. Ini akan memperkuat perjuangan rakyat dan tentara. Tetapi apabila Presiden dan Wakil Presiden pergi perang gerilya ke luar kota, sekurang-kurangnya satu batalyon tentara harus menjadi pengawal. Dan tentara itu tidak ada, sebab semuanya sudah ke luar kota. Menteri Laoh mengatakan bahwa sekarang ternyata pasukan yang akan mengawal tidak ada. Jadi Presiden dan Wakil Presiden terpaksa tinggal dalam kota. Itu tidak merugikan, sebab Presiden dan Wakil Presiden selalu dapat berhubungan dengan KTN sebagai alat United Nations. Setelah dipungut suara, hampir seluruh Menteri yang hadir mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden tetap dalam kota.
Dengan demikian Pemerintah RI memutuskan untuk tetap tinggal di Ibukota Yogyakarta, setelah memperhitungkan, bahwa keamanan akan lebih terjamin, dibandingkan apabila pergi ke luar kota dan ikut bergerilya. Kemungkinan untuk tewas tertembak dalam kemelut serangan tentara Belanda tentunya sangat besar; begitu juga apabila ikut bergerilya, di mana tentara Belanda tentu akan memanfaatkan situasi perang, untuk menembak mati para pimpinan sipil dan militer Republik. Hal ini terbukti dengan tewasnya seorang Menteri Republik, yang ikut bergerilya, yaitu Supeno, Menteri Urusan Pemuda dan Pembangunan.
Sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan oleh Dewan Siasat, yaitu basis pemerintahan sipil akan dibentuk di Sumatera, maka Presiden dan Wakil Presiden membuat surat kuasa yang ditujukan kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Bukittinggi. Isi Surat Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta adalah sebagai berikut:
Kami Presiden RI memberitahukan bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Desember 1948, pukul 6 pagi, Belanda telah memulai serangannya atas Ibukota Yogyakarta. Jika dalam keadaan Pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasakan pada Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia untuk membentuk Pemerintah Darurat di Sumatera.
Yogyakarta, 19 Desember 1948
Presiden – Wakil Presiden
Sukarno – Mohammad Hatta
Selain itu, untuk menjaga kemungkinan bahwa Syafruddin tidak berhasil membentuk pemerintahan di Sumatera, juga dibuat surat untuk Duta Besar RI untuk India, dr. Sudarsono, serta staf Kedutaan RI, L.N. Palar dan Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis yang sedang berada di New Delhi yang isinya:
Pro: dr. Sudarsono/Palar/Mr. Maramis. New Delhi.
Jika ikhtiar Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatra tidak berhasil, kepada Saudara-saudara dikuasakan untuk membentuk “Exile Government of the Republic of Indonesia” di India.
Harap dalam hal ini berhubungan dengan Syafruddin di Sumatra. Jika hubungan tidak mungkin, harap diambil tindakan-tindakan seperlunya.
Yogyakarta, 19 Desember 1948
Wakil Presiden – Menteri Luar Negeri
Mohammad Hatta – Agus Salim
Demikian perintah yang disampaikan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta, selaku Kepala Pemerintah dan sekaligus Menteri Pertahanan. Empat Menteri yang ada di Jawa namun sedang berada di luar Yogyakarta sehingga tidak ikut tertangkap adalah Menteri Dalam Negeri, dr. Sukiman, Menteri Persediaan Makanan,Mr. I.J. Kasimo, Menteri Pembangunan dan Pemuda, Supeno, dan Menteri Kehakiman, Mr. Susanto. Mereka belum mengetahui mengenai Sidang Kabinet pada 19 Desember 1948, yang memutuskan pemberian mandat kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat di Bukittinggi, dan apabila ini tidak dapat dilaksanakan, agar dr. Sudarsono, Mr. Maramis dan L.N. Palar membentuk Exile Government of Republic Indonesia di New Delhi, India.
Sumber:
http://batarahutagalung.blogspot.com/2006/02/pemerintah-darurat-republik-indonesia.html
Artikel Terkait dengan Sejarah
•  Sejarah Terbentuknya Angkatan Perang Republik Indonesia
•  Latar Belakang Rasionalisasi dan Reorganisasi Angkatan Perang RI
•  Proses Rasionalisasi dan Reorganisasi Angkatan Perang RI
•  Lahirnya Demokrasi Terpimpin
•  Nasakom dan Nasakomisasi
•  Dewan Jenderal vs Dewan Revolusi
•  Peristiwa “Malari”
•  Politik Mercusuar
•  Alasan RI Menerima Persetujuan Renville
•  Tujuan Agresi Militer Belanda I
•  Garis Demarkasi van Mook
•  Latar Belakang Persetujuan Linggarjati
•  Alasan RI Menerima Persetujuan Linggarjati
•  Peranan KTN dalam Penyelesaian Sengketa Indonesia Belanda
•  Dampak Positif dan Negatif Pendudukan Jepang di Indonesia

Poskan Komentar