Latar Belakang Rasionalisasi dan Reorganisasi Angkatan Perang Republik Indonesia (1948)

Situasi politik pada tahun 1947 sampai awal tahun 1948 belum stabil, jatuh bangunnya kabinet masih terus berlanjut. Disetujuinya perjanjian Renville menimbulkan pertentangan hebat yang menyebabkan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin dan digantikan kabinet Hatta (kabinet presidentil). Pada tanggal 29 Januari 1948, Amir Syarifuddin membentuk partai oposisi.
Pertentangan politik yang tajam di dalam negeri antara pro dan kontra dengan persetujuan Renville, mengakibatkan tenaga perjuangan terbagi dua. Untuk angkatan perang, perjanjian itu berarti melepaskan daerah kantong yang strategis yakni ujung Jawa Timur dan Jawa Barat.1)
Sesungguhnya upaya untuk mengadakan rekonstruksi secara besar-besaran dari aparat pertahanan sudah dicetuskan pada tanggal 20 Desember 1947 oleh Zainal Baharuddin, pendukung Amir Syarifuddin sewaktu masih menjabat sebagai perdana menteri. Beliau mengajukan usul tentang reorganisasi. Presiden Soekarno menerima usul tersebut dan menandatanganinya pada tanggal 2 Januari 1948. Sebuah dekrit yang memerintahkan agar semua kekuasaan di bidang pertahanan dipusatkan di tangan Menteri Pertahanan. Rasionalisasi yang dimaksud yakni pemindahan tenaga lapangan yang non produktif ke lapangan yang produktif. Sedangkan reorganisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan organisasi angkatan perang.
Dalam keadaan politik dengan jatuh bangunnya kabinet, jelas bahwa dari satu kebijakan ke kebijakan baru dalam waktu singkat tidak memungkinkan terjadinya pengambilan langkah yang tepat, termasuk dalam kebijakan ekonomi. Dengan demikian dasar rasionalisasi adalah keadaan perekonomian negara waktu itu, secara geografis wilayah RI semakin sempit akibat Renville, Daerah yang dikuasai RI hanya beberapa keresidenan di Jawa dan Sumatera yang berada pada keadaan sosio ekonomi yang cukup parah akibat blokade Belanda. Dalam sidang KNIP, Hatta menyatakan bahwa bagaimanapun sulitnya rasionalisasi, harus terlaksana. Tujuan rasionalisasi adalah untuk mengurangi inflasi yang melanda negara.2)
Dalam situasi perekonomian yang mengalami inflasi, sementara biaya pengeluaran membutuhkan stok yang besar, termasuk untuk angkatan perang, maka perlu adanya penghematan biaya negara dengan jalam program rasionalisasi dan reorganisasi angkatan perang. Usul tersebut menghendaki agar kekuatan tentaran dikurangi dan kaum veteran diberi pekerjaan produktif dalam pemerintahan.3) Rasionalisasi itu di samping menunjukkan suatu penghematan devisa negara akibat perang, juga dimaksudkan sebagai tindakan preventif terhadap kelangsungan hidup personil itu sendiri.
Mengingat jumlah personil angkatan perang begitu besar yang tersebar di seluruh wilayah RI, membutuhkan dana rutin sebagai penopang hidup dan kelangsungan perjuangan. Pemanfaatan dengan eksploitasi kekayaan alam belum sempat terlaksana dengan baik, begitu pula pendapatan per kapita penduduk masih di bawah standar yang diharapkan.
Dengan demikian reorganisasi dan rasionalisasi yang diumumkan Hatta itu bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi serta untuk merasionalisasikan dan membangun kembali angkatan bersenjata dan seluruh aparan negara dalam kaitannya dengan tentara. Tujuan dasar rekonstruksi dan reorganisasi adalah untuk menciutkan jumlah personil angkatan darat, laut dan udara. Mengingat efisiensinya dan menempatkan kembali di bawah pinpinan pemerintah.
Hal lain yang menyebabkan konsep rasionalisasi dan reorganisasi ini lahir adalah karena pada waktu itu kesatuan-kesatuan tempur telah menguasai wilayah atau front mereka secara mandiri dan banyak di antaranya menempuh kebijakan sendiri tanpa melalui komando dari pusat. Dengan dilaksanakannya reorganisasi memudahkan konsolidasi dan koordinasi dari pusat ke daerah-daerah.
Dengan dilaksanakannya rasionalisasi dan reorganisasi angkatan perang, maka RI memiliki persiapan yang lebih mantap untuk menghadapi agresi militer Belanda II.
Daftar Referensi:
1)  Saleh As’ad Djamhari. 1977. Ikhtisar Sejarah Perjuangan ABRI. Jakarta: Departemen
     Pertahanan dan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, hal. 30
2)  Ibid. hal. 40
3)  A.H. Nasution. 1965. Sedjarah Perjuangan Nasional di Bidang Bersenjata. Djakarta: Mega
     Bookstore, hal. 122
Artikel Terkait dengan Sejarah
•  Perlawanan Islam terhadap Kolonialisme Belanda
•  Terbentuknya Kolonialisme Belanda di Indonesia
•  Pergeseran Kekuasaan dari Majapahit ke Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa (abad ke-16)
•  Keruntuhan Majapahit
•  Perkembangan Majapahit
•  Reinterpretasi Peristiwa Korban 40.000 Jiwa di Sulawesi Selatan
•  Latar Belakang Imperialisme Jepang
•  Metodologi Penelitian Sejarah
•  Sejarah Terbentuknya Angkatan Perang Republik Indonesia
•  Aktivitas Politik Tan Malaka Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
•  Biografi Singkat Tan Malaka
•  Pengaruh Gagalnya November Belofte Terhadap Perhimpunan Indonesia
•  Tindakan Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Organisasi Pergerakan Radikal
•  Serangan Jepang terhadap Pearl Harbour
•  Sikap Kaum Pergerakan Menghadapi Kedatangan Jepang
•  Periode Radikal Pergerakan Nasional Indonesia
•  Faktor Ekstern Timbulnya Pergerakan Nasional Indonesia
•  Faktor Intern Timbulnya Pergerakan Nasional Indonesia

Poskan Komentar