Tindakan Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Organisasi Pergerakan Radikal

Menghadapi pegerakan nasional yang semakin radikal, pemerintah kolonial merasa semakin terancan kdudukannya sehingga tidak segan-segan mengambil tindakan yang tegas terhadap kaum pergerakan. Hal ini dimungkinkan karena di Hindia Belanda berlaku adanya hak “exorbitanterechten”, yaitu hak istimewa Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk melakukan externering, internering, dan verbaning.
Externering artinya mengusir dari seluruh daerah Hindia Belanda. Internering artinya menunjuk suatu tempat yang harus didiami oleh seseorang dan tidak boleh meninggalkan tempat itu. Verbaning artinya melarang seseorang bertempat tinggal di salah satu daerah. Jadi daerah-daerah lainnya boleh, tetapi salah satu daerah yang ditentukan tidak boleh didiami.1)
Misalnya Tan Malaka dan Semaun yang memimpin aksi pemogokan buruh, masing-masing pada tahun 1922 dan 1923 dikenakan hukuman internering. Tapi atas permintaan sendiri diperbolehkan ke luar negeri.
Gubernur Jenderal D. Fock yang memerintah di Hindia Belanda pada awal 1920-an percaya bahwa pergerakan dapat dikendalikan dengan peraturan yang keras. Di antara undang-undang yang dimaksudkan untuk mengekang mereka adalah UU Berangus, yang melarang pegawai negeri, dengan ancaman pemecatan, untuk ambil bagian atau memberi dukungan kepada pergerakan yang berniat merongrong kekuasaan pemerintah. Selain itu dibuat peraturan yang menyangkut perjalanan dalam batas-batas Hindia Belanda untuk mencegah jurubicara suatu partai politik mempromosikan tujuan-tujuannya di luar Jawa.2)
Alat yang paling ampuh untuk menjerat kaum pergerakan adalah beberapa peraturan yang dikenal sebagai pasal-pasal “karet”, yakni:
1.  Pasal 153 bis, yang berbunyi:
“Barang siapa dengan perkataan, tulisan, atau gambar melahirkan pikiran yang, biarpun secara menyindir atau samar-samar, memuat anjuran untuk mengganggu atau menentang kekuasaan Pemerintah Nederland atau Pemerintah Hindia Belanda dapat dihukum penjara maximum 6 tahun atau denda maximum 300 rupiah …”
2.  Pasal 153 ter, yang berbunyi:
“Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang memuat pikiran seperti yang dimaksud dalam pasal 153 bis dapat dihukum penjara atau denda maximum 300 rupiah …”
3.  Pasal 161 bis, yang berbunyi:
“Barang siapa menimbulkan atau memperluas pemogokan sedang ia tahu atau dapat mengira-ngirakan bahwa pemogokan itu akan mengakibatkan gangguan keamanan umum atau kegoncangan dari kehidupan ekonomi dalam masyarakat, dapat dihukum penjara maximum 5 tahun atau denda maximum 1000 rupiah …”
4.  Pasal 171 berbunyi sebagai berikut:
“Barang siapa karena sengaja menyiarkan kabar bohong menimbulkan kegelisahan di kalangan rakyat dapat dihukum penjara maximum 5 tahun atau dengan maximum 300 rupiah”.3)
Disebut sebagai pasal-pasal “karet” karena mudah menjerat pembicara di rapat atau penulis di surat kabar, seperti kata-kata “menyindir”, “samar-samar” dan “mengganggu keamanan umum” dalam pasal 153 bis. Misalnya keempat pemimpin PNI (Soekarno, Maskun, Supriadinata, dan Gatot Mangkupraja) ditangkap dalam tahun 1929 karena dituduh melanggar pasal 153 bis, yakni menganjurkan penggulingan kekuasaan Belanda di Indonesia. Mereka kemudian dipenjarakan di Sukamiskin, Bandung.
Dalam bidang pendidikan, pemerintah Hindia Belanda juga melakukan penekanan. Gubernur Jenderal De Jonge (1931-1936) menentang keras pengajaran partikelir yang dilihatnya sebagai bagian dari gerakan politik radikal. Pada tanggal 1 Oktober 1932, ia mengumumkan berlakunya undang-undang yang disebut Ordonansi Sekolah Liar (Wilde Schoolen Ordonantie). Undang-undang tersebut bertujuan preventif, yakni pemerintah kolonial dapat saja menolak permintaan izin pengajaran atas dasar sangkaan bahwa pengajaran yang diberikan akan menimbulkan bahaya.4)
Ordonansi ini ditentang keras oleh Ki Hajar Dewantara didukung oleh organisasi-organisasi, seperti PSII, PNI Baru, Partindo, Muhammadiyah, Budi Utomo, Istri Sedar, dan Permi. Akhirnya pada tahun 1933, ordonansi dibekukan untuk sementara oleh pemerintah.
Dalam tahun 1932-1934, Partindo dan PNI Baru merupakan organisasi radikal yang paling berpengaruh. Untuk menghadapi aksi-aksi Partindo, pemerintah mengambil tindakan keras dengan:
1. memperkeras pengawasan polisi dalam rapat-rapat;
2. melarang pegawai negeri menjadi anggota partai (Juni 1933);
3. larangan persidang nasional (meliputi seluruh Indonesia) (Agustus 1933);
4. penangkapan atas diri Soekarno awal 1934 yang diikuti dengan pembuangannya ke Flores.5)
Pada tahun 1934 pemimpin PNI Baru, Hatta dan Syahrir ditangkap dan dibuang ke Digul kemudian dipindahkan ke Banda (1936).
Tampilnya De Jonge sebagai gubernur jenderal yang tidak kenal toleran terhadap pergerakan nasional radikal, menyebabkan makin tertekannya aktivitas politik kaum pergerakan. Rapat-rapat politik diawasi dengan ketat, bahkan seringkali dibubarkan. Terlebih setelah dikeluarkannya peraturan tentang larangan rapat dan berkumpul (Vergader Verbond) pada tanggal 1 Agustus 1933, kedudukan pergerakan nasional semakin terjepit. Isi peraturan tersebut antara lain:
1. Larangan untuk mengadakan:
    a. rapat umum di bawah langit (open lucht vergadering)
    b. rapat umum dalam gedung
    c. rapat umum yang biasanya diadakan di tempat-tempat yang biasanya terbuka bagi umum
        (gedung bioskop, schouwburg dan restaurant), diharuskan mendapat izin dari Hoofd van
        Plaatselijk Bestuur (Asisten-Residen)
2. Untuk mengadakan rapat-rapat lain dari yang tersebut di atas, seperti rapat tertutup di rumah tempat tinggal, kantor-kantor partai, orang harus memberitahukan (dengan surat biasa) lebih dulu kepada Asisten Residen sekurang-kurangnya lima hari sebelum diadakan. Asisten Residen mempunyai hak untuk melarang rapat itu.
3. Dalam segala rapat, maupun yang terbuka ataupun yang tertutup:
    a. Ambtenaar (pegawai negeri) atau pegawai polisi berhak untuk hadir.
    b. Orang dilarang membawa senjata seperti revolver, pedang, klewang, keris, tombak.
    c. Anak-anak di bawah umur 18 tahun tidak boleh mengunjungi.6)
Peraturan larangan rapat dan berkumpul seperti di atas, hanya berlaku bagi pergerakan nasional yang non kooperasi, sedang bagi organisasi pergerakan yang menganut paham kooperasi tidak diberlakukan karena dianggap tidak berbahaya.
Adanya tekanan dari pemerintah kolonial yang diikuti dengan penangkapan sejumlah tokoh pemimpin organisasi radikal menyebabkan kelangsungan pergerakan radikal tidak dapat dipertahankan lagi. Satu-satunya cara agar kontinuitas perjuangan dapat dipertahankan adalah dengan jalan kerjasama dengan pemerintah kolonial (beralih ke taktik kooperasi).
Daftar Referensi:
1)  Drs. Susanto Tirtoprodjo, S.H. 1989. Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Jakarta:
     Pembangunan, hal. 68
2)  Bernhard Dahm. 1987. Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan. Jakarta: LP3ES, hal. 110-111
3)  Drs. Susanto Tirtoprodjo, S.H. 1989. Sejarah Pergerakan Indonesia. Jakarta: Dian Rakyat,
     hal. 66-67
4)  Abdurrahman Surjomehardjo, “Taman Siswa dan Wilde Scholen” dalam Peter Carey dan
     Colin Wild (ed.). 1986. Gelora Api Revolusi. Jakarta: Gramedia, hal. 44
5)  Drs. G. Moedjanto, MA. 1992. Indonesia Abad ke-20 Jilid I. Yogyakarta: Kanisius, hal. 52
6)  I. Wangsa Widjaya. 1986. Autobiografi I. Wangsa Widjaya Selaku Perintis Kemerdekaan.
     Jakarta: Proyek Pembinaan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan, hal. 13
Artikel Terkait dengan Sejarah
•  Reinterpretasi Peristiwa Korban 40.000 Jiwa di Sulawesi Selatan
•  Pan Islamisme
•  Peranan Falatehan dalam Penyebaran Islam di Jawa Barat
•  Perjuangan Islam dalam Melawan Imperialisme Belanda di Indonesia
•  Terbentuknya Kolonialisme Belanda di Indonesia
•  Pergeseran Kekuasaan dari Majapahit ke Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa (abad ke-16)
•  November Belofte (1918)
•  Biografi Singkat Tan Malaka
•  Sifat dan Strategi Perjuangan Organisasi Pergerakan Nasional pada Periode Bertahan
•  Perjuangan Melalui Volksraad
•  Lahirnya Demokrasi Terpimpin
•  Sejarah Singkat Perguruan Taman Siswa
•  Perkembangan Pers di Indonesia Hingga Terbentuknya Pers Nasional
•  Als ik eens Nederlander was (Andaikata Aku Seorang Belanda)
•  Dampak Positif dan Negatif Pendudukan Jepang di Indonesia
•  Peranan KTN dalam Penyelesaian Sengketa Indonesia Belanda
•  Alasan RI Menerima Persetujuan Linggarjati
•  Proses Terbentuknya PPKI
•  Pengertian Renaissance
•  Pengaruh Sumpah Pemuda terhadap Pergerakan Nasional Indonesia
Prasetya Utama mengatakan...

Bahan-bahan pendidikan ini bernilai juang tinggi, menyebarkan semangat nasionalisme

Poskan Komentar